Beranda Pemilihan Reaksi Wiranto Soal Karut-marut Pemilu di Luar Negeri

Reaksi Wiranto Soal Karut-marut Pemilu di Luar Negeri

12
0


COBLOS.net – Ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) di Sydney, Australia dikabarkan tidak bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2019 yang digelar Sabtu (13/4), kemarin. Disinyalir, TPS di sana tidak mengantisipasi jumlah non-DPT (daftar pemilih tetap) yang membludak.

Tak hanya di Sydney, beberapa negara lain seperti di Hongkong, WNI juga terpaksa tidak bisa memberikan hak suaranya lantaran (TPS) sudah ditutup pukul 19.00 waktu setempat.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan, pihaknya sudah menerima informasi terkait penyelenggaraan pemilu di luar negeri yang viral di media sosial tersebut.

“Pengalaman pemilu luar negeri yang viral di medsos, antara waktu pilih dan jumlah pemilih tidak pas sehingga diviralkan di sana, antrean masih ada tapi disetop, bukan itu yang sebenarnya terjadi,” katanya usai menggelar video conference bersama kementerian dan lembaga terkait, Senin (15/4).

Ia menegaskan, pemerintah telah menjamin hak pilih setiap WNI dalam Pemilu 2019. Sekalipun, pemilihan tersebut melewati batas yang sudah ditentukan, yakni pukul 13.00 WIB.

Wiranto menuturkan, undang-undang memberi kesempatan bagi masyarakat yang sudah hadir dan mengantre di TPS untuk memberikan suaranya. Sekalipun dia belum mencatatkan diri.

“Dari pembahasan tadi maka tidak mungkin pemilih yang sudah hadir hanya karena waktu terbatas pukul 13.00 maka setop,” ujarnya.

Katanya, ada perpanjangan waktu bagi masyarakat yang sudah hadir untuk mencoblos. “Itu diberi kesempatan mereka dapatkan hak pilih mereka. Karena ada perpanjangan waktu yang diberikan oleh undang-undang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Arief Budiman menjelaskan, sejak viral masalah pemilihan di luar negeri, pihaknya sudah meminta Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) langsung berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Hal tersebut untuk menemukan apakah ada ketentuan yang tidak sesuai.

“Itu ada pasal yang mengatur apakah pemilu bisa dilanjutkan atau disusul, itu masih dicek dulu termasuk mengecek logisitiknya,” tegasnya.

Mereka juga memastikan apakah antrian yang membludak itu masuk dalam kategori pemilih yang memang memenuhi syarat sebagai pemilih atau tidak. “Jadi itu perlu dipastikan dulu. Jadi kami akan minta laporan secepatnya dan diputuskan seperti apa tindaklanjutnya,” pungkas Arief.

Editor : Erna Martiyanti

Reporter : Desyinta Nuraini



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here