Beranda Nasional Perekaman KTP-El Tembus 98,5 Persen

Perekaman KTP-El Tembus 98,5 Persen

15
0


Putusan MK menguatkan ekosistem administrasi kependudukan Indonesia.

COBLOS.net, JAKARTA – Pada Kamis (28/3/2019) lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) membuat putusan fenomenal dan progresif yang menguatkan ekosistem administrasi kependudukan Indonesia.

MK akhirnya memutuskan bahwa KTP-elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan (Suket) pengganti KTP-el merupakan syarat wajib bagi pemilih di Pemilu 2019. Putusan ini diketok setelah sebelumnya diajukan permohonan uji materi pada Pasal 210 ayat (1), Pasal 348 ayat (4), ayat (9), Pasal 350 ayat (2), dan Pasal 383 ayat (2) UU Pemilu tentang Kewajiban KTP-el sebagai Syarat Mencoblos. Permohonan itu telah teregister dengan nomor 20/PUU-XVII/2019.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) Putusan MK tersebut menilai, putusan MK tersebut sangat adil dan progresif. Sebab, putusan itu mendorong terwujudnya ketunggalan data penduduk sehingga sesuai dengan semangat untuk mewujudkan Single Identity Number (SIN) dan semangat tertib administrasi kependudukan.

Penggunaan KTP-el dalam pemilu tahun ini makin menegaskan arah penunggalan data kependudukan menjadi lebih pasti. Konsekuensinya, daftar pemilih akan dapat terbebas dari data ganda karena data kependudukan Dukcapil Kemendagri adalah data by name by address yang telah dikonsolidasikan.

Dengan begitu, semangat etisnya adalah bagaimana menerapkan sistem data kependudukan yang telah rapih ini agar dapat menjangkau seluruh penduduk. Putusan MK bukan justru malah menghilangkan atau bahkan menggantikan KTP-el dengan alasan teknis bahwa administrasi kependudukan merenggut hak penduduk yang belum memiliki KTP-el untuk memilih. Dalam titik ini, MK telah berpikiran selangkah lebih maju, yaitu berani mendorong masyarakat untuk mau membuat KTP-el bila ingin mencoblos.

Artinya, bagi masyarakat yang tidak mau merekam KTP-el, maka harus legowo untuk kehilangan hak pilihnya. Sebaliknya, apabila masyarakat sudah memiliki KTP-el, maka ketunggalan data penduduk sudah terjadi. Pemilik KTP-el hanya akan memiliki satu data penduduk yang aktif dalam database. Bila KTP-el-nya belum jadi, dibolehkan oleh MK untuk mencoblos dengan membawa surat keterangan bukti sudah merekam. Dengan sudah melakukan perekaman ini, maka proses penunggalan data kependudukan sudah dilakukan. Saat ini, jumlah penduduk yang belum merekam tinggal tersisa sekitar 2,9 juta atau 1,5 persen. Penduduk yang sudah melakukan perekaman sekitar 189 juta atau 98,5 persen.

Tingkat perekaman 0yang dicapai ini merupakan hasil kerja sistematis dan menyeluruh di semua Dinas Dukcapil se-Indonesia. Kerja keras disertai strategi jemput bola sangat menunjang pencapaian hasil ini. Jemput bola sebagai tindakan afirmasi dipilih oleh Dukcapil Kemendagri karena ada kelompok masyarakat yang kesulitan akses ke kantor Dinas Dukcapil setempat. Jemput bola ini dilakukan terus menerus ke SMA, pesantren, rutan dan lapas, panti sosial, pulau terluar, dan desa desa terpelosok. Gerakan gotong royong jemput bola dengan petugas gabungan  dari berbagai daerah ke Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Barat menunjukkan kesungguhan Dukcapil Kemendagri menuntaskan perekaman ini.

Laksanakan Putusan MK

Ditjen Dukcapil Kemendagri langsung merespons dengan menginstruksikan unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses perekaman KTP-el terus berlangsung, sehingga penduduk wajib KTP tidak kehilangan hak pilih pada Pemilu 2019.

Dukcapil juga  lebih proaktif melakukan jemput bola. Aksi jemput bola itu dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kesulitan akses pada kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el. Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang seluas-luasnya pada masyarakat dan dalam rangka melaksanakan putusan MK.

Saat ini, Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh sudah menerbitkan surat edaran pada setiap Kepala Dinas Dukcapil di daerah agar mengatur proses pelayanan di hari libur dengan segera, sehingga masyarakat dapat langsung terlayani.

Di lain sisi, masyarakat juga diminta proaktif melakukan perekaman KTP-el. Sebab, putusan MK itu bersifat final dan mengikat, mengikat masyarakat, mengikat penyelenggara Pemilu, juga termasuk mengikat Dukcapil. Masyarakat yang pro aktif adalah cermin masyarakat yang sudah sadar budaya pentingnya dokumen kependudukan.

“Masyarakat yang 1,5 persen, ini ayo segera datangi Dinas Dukcapil. Kami siap melayani,” ujar Zudan.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here