Beranda Pemilihan KASN Sebut Ada 128 Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dilakukan ASN

KASN Sebut Ada 128 Laporan Pelanggaran Pemilu yang Dilakukan ASN

14
0


COBLOS.net – Pemilu 2019 tinggal menghitung jam. Semua pihak diminta mengikuti jalannya masa tenang jelang hari pencoblosan pada Rabu (17/4) besok. Dalam rangka mendukung pemilu yang netral, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) turun berperan.

KASN meminta agar ASN bisa memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik. Ini merupakan aturan yang sesuai acuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014.

Namun, Komisioner ASN I Made Suwandi mendapatkan informasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten, Kota dan Provinsi. Informasi ini berkaitan dengan adanya 128 laporan pelanggaran yang dilakukan ASN terkait pemilu 2019. Adapun peristiwa itu terjadi dalam rentang waktu hampir empat bulan.

“Sebanyak 85 laporan sudah direkomendasikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), 42 sedang diproses serta 1 kasus ditindaklanjuti,” ucapnya di kantor ASN, Jakarta, Selasa (16/4).

“Laporan ini sejak bulan Januari hingga 15 April 2019,” imbuhnya.

Atas laporan itu, pihaknya sudah meminta agar PPK untuk memberi hukuman ringan, sedang atau berat terhadap ASN.

“Macem-macem misal 1 tahun ditunda kenaikan pangkat atau enggak naik gaji secara berkala,” tuturnya.

Anggota PATTIRO (Pusat Telaah dan Informasi Regional) Nurjanah mengatakan, laporan ini terkait ketidaknetralan ASN dalam mendukung pasangan calon politik yang secara terang-terangan membuka ke publik.

Dia menerangkan, hasil temuan ini berdasarkan pantauan dari media sosial terutama Facebook dan instagram terhadap ASN, yang menyuarakan keberpihakannya melalui media sosial tersebut.

“Netralitas tidak hanya politik tapi pelayanan publik, ketidaknetralan ini perlu dipantau karena urgen, yang berpotensi pelanggaran,” tukas perempuan yang ikut memantau temuan pelanggaran ASN dalam pemilu 2019 ini.

Dia pun menambahkan, dengan menggunakan tracking media sosial untuk mengetahui ASN tidak netral merupakan salah satu jalan yang mudah.

“Karena publik enggan melapor mungkin karena ASN-nya itu teman juga belum ada perlindungan pelapor dari KASN maupun Bawaslu,” pungkasnya.



LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here